Ketika Pendulum Kekuasaan Bergeser

Oleh: Sarjono Ranudimedja

Babak baru politik Indonesia tampaknya mulai menampilkan arah yang tak sepenuhnya terduga. Presiden Prabowo Subianto membuat langkah mengejutkan dengan memberikan "ampunan hukum" kepada dua tokoh politik yang sempat terseret kasus hukum: Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan, dan Thomas Lembong, ekonom yang dikenal sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres terakhir. Keduanya dipercaya sebagai korban dari kriminalisasi politik di era Presiden Joko Widodo.

Lebih dari sekadar keputusan hukum, pemberian amnesti dan abolisi ini menyiratkan pesan politik yang kuat: Prabowo mulai menunjukkan sikap independen dan keberanian untuk memutus mata rantai pengaruh “Geng Solo”—istilah populer yang merujuk pada lingkar kekuasaan Jokowi.

Di tengah kejutan itu, publik juga dikejutkan oleh instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kepada para kadernya untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Padahal selama ini, PDIP dikenal sebagai oposisi keras terhadap Jokowi, dan Prabowo adalah kelanjutan rezim Jokowi. 

Pendulum Kekuasaan dan Teori Elite

Apa yang sedang terjadi ini bisa dianalisis menggunakan kerangka "teori sirkulasi elite" dari Vilfredo Pareto. Menurutnya, dalam setiap sistem kekuasaan, akan selalu terjadi perputaran elite—dimana elite lama akan tergantikan oleh elite baru melalui sirkulasi yang bersifat politis dan psikologis. Jika benar bahwa Prabowo mulai melepaskan diri dari pengaruh Jokowi, maka ini bisa dibaca sebagai pergeseran elite—dari era dominasi Geng Solo ke formasi kekuasaan baru yang lebih plural dan terdistribusi.

Sementara dari sudut pandang "teori patron-klien", hubungan antara Jokowi dan aktor-aktor politik sebelumnya banyak ditopang oleh jaringan loyalitas, balas jasa, dan kontrol sumber daya. Ketika Prabowo mulai mengabaikan agenda para patron lama—dan justru membuka ruang rekonsiliasi terhadap tokoh-tokoh yang dulu berseberangan—maka ia sebenarnya sedang memutus jalinan relasi patron-klien tersebut. Ini adalah fase transisional yang sangat menentukan arah politik Indonesia pasca Jokowi.

Prabowo: Dari Bayang-bayang Menuju Panggung Penuh

Langkah Prabowo bisa dibaca sebagai upaya untuk mengukuhkan otoritasnya sebagai presiden yang bukan hanya "melanjutkan" program, tetapi juga "merebut kendali penuh atas kekuasaan". Isyarat itu tampak jelas dalam dua hal: pertama, langkah simbolik dan substansial berupa pemberian amnesti kepada tokoh oposisi. Kedua, mampu membalikkan sikap politik PDIP yang selama ini menjadi lawan.

Jika ini terus berlanjut, maka Prabowo akan menjadi aktor sentral yang mampu melakukan "redefinisi kekuasaan" dalam konteks post-Jokowi. Kekuasaan tidak lagi dikooptasi oleh loyalis masa lalu, tetapi mulai ditata ulang dalam relasi yang lebih strategis dan, mungkin, lebih rasional secara politik.

Nasib Jokowi: Antara Senjakala dan Ketegangan Baru

Dalam politik, kehilangan jabatan adalah kehilangan instrumen formal kekuasaan. Bagi Jokowi, yang selama dua periode begitu dominan, hilangnya akses terhadap instrumen negara akan berdampak pada menurunnya daya tawar terhadap elite-elite baru.

Skenario terburuknya, Jokowi bisa berada dalam posisi yang "vulnerable", terutama jika agenda politik dan jejaring ekonominya mulai dikikis oleh aktor-aktor baru yang ingin mengambil alih pusat gravitasi kekuasaan. Politik Indonesia pasca-2024 bisa menjadi arena di mana "mantan patron" justru menjadi pihak yang diisolasi, seperti yang dulu dialami oleh elite-elite pasca reformasi yang kehilangan panggung dan pengaruh.

---

Apakah ini awal dari transisi kekuasaan yang lebih demokratis atau hanya pergeseran dalam lingkar oligarki yang sama? Terlalu dini untuk disimpulkan. Namun satu hal yang pasti: "pendulum kekuasaan sedang bergerak", dan arah pergerakannya akan menentukan wajah politik Indonesia lima tahun ke depan.

---

Catatan: Artikel ini adalah opini penulis dan tidak merepresentasikan posisi media tertentu.