INFORMASI PALESTINS

Informasi dan detail donasi untuk Gaza Palestina. Sunduq Ukhuwah(Kotak Jalinan Persahabatan) Infaq dan Zakat U/Gaza,Palestina. 1.No.Rek : 6900090001 BNI Cab.Kenari Mas Jak-Pus. Relawan Indonesia U/Palestina saat ini bermukim di Gaza. Wartawan Indonesia U/Wilayah Gaza-Palestina. A/n. Abdillah Onim _______________ Seruan Infaq dan Zakat U/Gaza PIN di Gaza: 25C63245 Whatsapp Gaza: +972 59 8058513 Sunduq Ukhuwah(Kotak Jalinan Persahabatan) Infaq dan Zakat U/Gaza,Palestina. 2.No.Rek : 6900060009 BNI Cab.Kenari Mas Jak-Pus. Relawan Indonesia U/Palestina saat ini bermukim di Gaza. Wartawan Indonesia U/Wilayah Gaza-Palestina. A/n. Abdillah Onim _______________ Seruan Infaq dan Zakat U/Gaza PIN di Gaza: 25C63245 Whatsapp Gaza: +972 59 8058513 Sunduq Ukhuwah(Kotak Jalinan Persahabatan) Infaq dan Zakat U/Gaza,Palestina. 3.No.Rek Ops & Markaz Tahfidz Qur'an Gaza-Palestina: 0101305907 BNI Cab.Kramat Jak-Pus. Relawan Indonesia U/Palestina saat ini bermukim di Gaza. Wartawan Indonesia U/Wilayah Gaza-Palestina. A/n. Abdillah Onim _______________ Seruan Infaq dan Zakat U/Gaza PIN di Gaza: 25C63245 Whatsapp Gaza: +972 59 8058513 Sebarkan..! Semoga menjadi ladang amal anda. Abdillah Onim Wartawan dan Aktifis Indonesia u/Palestina yang saat ini menetap di Gaza.

Update palestina

Kementrian pertahanan dan keamanan israel Amos Gilad mengatakan bahwa kami berhadapan dengan musuh di Gaza yang kuat, dan pihak Gaza pun menghadapi lawan yang sangat kuat juga dengan demikian jika memilih untuk berperang maka kami yakin Gaza akan kalah. Dengan kesepakatan tersebut, untuk sementara Gaza dan israel belum saling serang lagi. Semoga pihak israel memegang teguh janji dan perjanjian tersebut karena sesuai pengalaman perang tahun 2012 yang berlangsung selama 8 hari mala israel lebih dulu yang meminta damai akan tetapi israel juga yang melanggar perjanjian tersebut. Allahu alam, kewajiban kita tetap mendoakan saudara-saudara kita baik di Paplestina,Suriah dan wilayah konflik lain dimana umat Islam yang menjadi sasaran ke dzoliman. Mohon doakan anak-anak Gaza..! Sebarkan dengan bebas..!! Abdillah Onim Wartawan dan aktifis Indonesia u/Palestina(saat ini menetap di Jalur Gaza. PIN ; 25C63245. Whatsapp : +972 598058513.

Update palestina

Palestine headline news, Israel meminta perjanjian damai dengan pejuang Palestina bersyarat. Telaviv,14/14. Perang baru berlangsung 2 hari, isael kembali mengeluh berharap ada kata damai. Ketua persatuan Yahudi israel Simon Perez mengunkapkan bahwa Yahudi (Telaviv) siap berdamai dan akan patuh terhadap perjanjian yang akan di buat Antara kedua belah pihak yaitu Antara Yahudi dengan pejuang Palestina di Jalur Gaza. Ungkapan Perez tersebut di siarkan di Radio Yahudi dan juga di muat di media elektronik yahudi yang di rilis pada hari Jumat 14 Maret 2014, Gaza meninginkan damai maka begitu pun kami menerima perdamaian,tegas Perez. Adapun kalimat ancaman yang dilontarkan oleh Perdana Mentri israel dalam jumpa pers kemarin bahwa militer israel akan membalas roket dari Gaza dengan balasan yang sangat kuat/dahsyat, itu hanyalah sikap tegas yang di tunjukkan oleh PM israel karena PM israel juga harus menjamin keamanan bagi upacara warga yahudi yang sedang menagadakan liburan Purim(liburan khusus yang di adakan oleh pihak yahudi). Bersambung..

umat islam korban intoleransi (jangan harap masuk media)

Sejak tahun 1968 warga Muslim Satuan Brigade Mobil Polda Papua tidak memiliki tempat ibadah. Padahal jumlah kaum Muslimin Korps Baret Biru yang beralamat di Jalan Raya Abepura 1, Abepura, tersebut berjumlah sekitar 70-75 KK. Berkali-kali, personel satuan elite kepolisian yang beragama Islam mengusulkan agar dibangun sebuah masjid, namun tidak pernah digubris. Alhamdulillah, 38 tahun kemudian tepatnya pada 2006, saat mereka dipimpin oleh komandan satuan yang beragama Islam Kombes Pol  Irwanto, harapan mereka dikabulkan. Namun sayang, ketika Polda Papua dijabat oleh Irjen Pol Tomy Yakobus, pembangunan pun dihentikan. Lantaran Kapolda yang non Muslim itu mengintruksikan penghentian
sementara pembangunan masjid dengan alasan akan adanya  pelebaran dan pembangunan Markas Brimob.
“Entah berkaitan atau hanya kebetulan Kombes Pol Irwanto pun dimutasi,” ujar salah seorang nara sumber yang tidak mau disebutkan namanya kepada Media Umat, Kamis (14/6) di Masjid Al Muhajirin Brimobda, Papua. Sehingga, masjid yang direncanakan dibangun dua lantai dan baru rampung pemasangan rangka dan tembok lantai satu tersebut langsung dihentikan pada April 2007. Hingga sekarang rangka lantai dua dan rangka kubah tetap dibiarkan hingga berlumut. 

Idealnya, masjid tersebut dibangun dua lantai, lantaran yang beribadah di masjid ini cukup banyak, bukan hanya yang berada di dalam kompleks saja tetapi juga warga Muslim sekitar. Tapi alih-alih dilanjutkan kembali pembangunannya, justru rangka lantai dua akan dirobohkan. “Sampai saat ini tidak ada kelanjutan dari info tentang pembangunan kembali, bahkan ada rencana untuk meratakan lantai dua yang tidak jadi dibangun, dengan alasan tidak ada biaya,” tambahnya. Begitulah nasib minoritas Muslim Papua di tengah-tengah mayoritas non Muslim yang tidak toleran. Ketika non Muslim yang tidak toleran ini berkuasa, maka ia melakukan kebijakan yang mengada-ada untuk menghambat pembangunan masjid. Dilempari Batu Intoleransi terhadap minoritas Muslim dialami juga oleh umat Islam warga Perumahan Organda, Padang Bulan, Abepura, Jayapura, Papua. Setelah perjuangan yang panjang dan alot akhirnya mereka mengantongi izin untuk membangun. Warga Muslim Organda yang berjumlah 60 KK ini pada 2007 akhirnya dapat membangun masjid. 

Namun demikian, sejak masjid dibangun hingga sekarang teror pelemparan batu terus dilakukan oleh mereka yang tidak suka dengan pembangunan tempat ibadah bagi umat Islam ini.
“Pelemparan itu kadang terjadi saat azan dikumandangkan atau saat pelaksanaan shalat kadang berturut- turut tiga hari, kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali,” ujar Ustadz Ahyar, imam dan pengurus Masjid Al Ikhlas Organda kepada Media Umat, Kamis (14/6) di Masjid Al Ikhlas Organda.
Teror pelemparan batu pun terjadi di masjid lainnya. Ini dialami di masjid At Taqwa. Masjid yang dibangun dari tanah wakaf Muhammadiyah Kota Jayapura ini, mendapatkan izin setelah perdebatan yang cukup alot dengan pemuka agama non Muslim. Menurut Ustadz Mahmud Nuhuyanan, imam dan pengurus Masjid At Taqwa, masjid ini dibangun sekitar tahun 1982 dan dipakai untuk shalat lima waktu dan shalat Jumat untuk warga yang berada di sekitarnya.
Namun sejak 2005 hingga sekarang, sering menjadi sasaran pelemparan batu ketika saat azan shalat dikumandangkan. Di samping masjid ini, ada tanah yang cukup luas milik Yayasan Muhammadiyah. Namun ketika akan dibangun pondok pesantren, tokoh- tokoh masyarakat non Muslim menolaknya. 

“Bahkan rumah seorang sesepuh Muhammadiyah yang tinggal di situ dilempari batu hingga kaca depan rumahnya hancur,” ujarnya kepada Media Umat, Kamis (14/6) di Masjid At Taqwa. Akhirnya, pada 2010 terjadi kesepatan dengan tokoh non Muslim bahwa pesantren batal didirikan dengan syarat tidak boleh ada lagi pelemparan batu ke masjid.
Namun pada 2012, masjid dilempari lagi hingga memecahkan salah satu kaca pintu. Kejadian -kejadian pelemparan batu telah dilaporkan ke polisi dan juga ke Korem namun tidak ditanggapi. Sikap tidak toleran juga dilakukan non Muslim ke Yayasan Ponpes Al Muttaqin, Bumi Perkemahan (Buper), Waena, Jayapura, Papua. Pelemparan batu diduga dilakukan oleh orang yang benci dan tidak suka terhadap pendirian Ponpes ini. Bahkan pada momen hari Paskah, tahun lalu, pihak Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang terdiri dari gabungan unsur Persekutuan Anggota Muda (PAM) dan Persekutuan Anak dan Remaja (PAR) secara resmi
melayangkan surat agar masjid yang berada di kompleks Ponpes mematikan pengeras suara azan. 

Menurut Ustadz Yatiman, Pimpinan Yayasan, hubungan yayasan dengan warga sekitar yang non Muslim baik.
“Yang tidak baik hanya dengan elite pendeta, terutama pendeta dari suku luar Papua yakni Manado dan Jawa yang sering memprovokasi pendeta asli Papua untuk menolak keberadaan yayasan,” ungkapnya kepada Media Umat, Kamis (14/6) di Yayasan Al Ponpes Al Muttaqin. Modus teror dengan lemparan batu juga menimpa Masjid Nurul Iman, Polimak, Jayapura. “Hal itu terjadi sejak tahun 1998 hingga tahun kemarin, bahkan toa untuk azan pun pernah dicuri meski hanya sekali,” ujar Ketua DKM Masjid Nurul Iman Ustadz Subiakto Bakri kepada Media Umat, Kamis (14/6) di Masjid Nurul Iman. 

Intoleransi di NTT
Nasib serupa dialami pula oleh minoritas Muslim di NTT. Di Kupang, misalnya. Sejak tahun 1990, pembangunan tempat ibadah untuk warga minoritas Muslim di Kelurahan Batu Plat Kecamatan Alak selalu dihalangi. 

 “Walikota Kupang sudah memberikan izin cuman ada segelintir warga di sekitar yang non Muslim masih mempersoalkan walaupun surat-surat persayaratan sudah terpenuhi,” ujar Ketua MUI Kupang Abdul Fatah Ahmad kepada Media Umat , Rabu (13/6) di kediamannya. Karena sudah mengantongi izin, pembangunan masjid dimulai. Namun baru saja dipasang pondasi, menjelang Pemilukada 2008 kondisi jadi tidak kondusif , akhirnya pembangunan masjid terhenti. “Alhamdulillah Pemilukada selesai, Walikota sudah membolehkan secara lisan,” ujarnya. Namun pembangunan masjid masih tertunda menunggu kondisi lingkungan kondusif. 

Menurut Abdul Fatah, selain penolakan pembangunan masjid, non Muslim pun melakukan pencopotan pengeras suara azan dan amplifire masjid. “Hal itu terjadi beberapa tahun lalu di Masjid Al Ikhlas, Bonipoi,” ungkapnya. 

 Intoleransi di Kalteng

Sekretaris Umum MUI Provinsi Kalimantan Tengah H Syamsuri Yusuf menyatakan intoleransi terjadi di kantor-kantor instansi pemerintah. ”Di kantor-kantor instansi pemerintah masih ada yang menolak keberadaan atau pembangunan mushala,” ujarnya kepada Media Umat, Kamis (14/6) di kediamannya. Selain itu toleransi salah yang mengarah pada upaya sinkretisme juga terjadi. Seperti dalam kasus pembangunan Masjid Raya  Darussalam yang di SK-kan oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam SK tersebut dimasukkan pula orang- orang dari non Muslim. Ada juga seruan untuk melaksanakan buka puasa bersama di gereja oleh Kepala Kesbanglinmas pada Kamis, 7 Juni 2012. Serta seruan-seruan lain seperti ucapan “Selamat Natal” ataupun ucapan salam dalam semua agama. []Joko Prasetyo dari kontributor daerah [HTIPress/ al-khilafah.org ]

''Toleransi Beragama'' yang Ngelunjak?

Muhamad Hamka
PERNYATAAN negara-negara Barat bahwa terjadi praktik intoleransi beragama di Indonesia berlebihan. Tudingan tersebut dilontarkan oleh Austria, Norwegia, Belanda, Jerman, India dan Italia dalam sidang tinjauan periodic universal II (Universal Periodic Review-UPR) di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (Republika, 29/5).

Pernyataan negara Barat ini sangat tendensius. Karena toleransi beragama di Indonesia selama ini berjalan dengan baik. Bahwa ada riak kecil soal pembangunan gereja Yasmin di Bogor dan penyerangan Ahmadiyah oleh FPI, itu tak bisa dijadikan ukuran untuk mengatakan bahwa di Indonesia terjadi praktik intoleransi beragama.

Persoalan pendirian gereja Yasmin ini sangat kasuistis sifatnya. Hal tersebut boleh jadi karena ada alasan fundamental bagi masyarakat di sana dan masyarakat di sana pun pasti memiliki basis argumentasi yang jelas soal penolakan tersebut. Dalam konteks ini saya menduga adanya pemaksaan kehendak dari kelompok GKI Yasmin.

Persoalan kasuistis seperti ini sebetulnya tak terjadi pada kawan-kawan Kristiani saja. Di daerah-daerah yang mayoritas Kristen pun kawan-kawan Muslim mengalami kendala yang sama perihal mendirikan sarana ibadah ini. Bahkan saya pernah mengalami sendiri tentang apa yang disebut sebagai “tirani” minoritas.

Saya lahir dan besar di Naga, Desa Matawae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Desa kami termasuk dari sedikit wilayah di NTT yang penduduknya mayoritas Islam. Namun apa yang terjadi, ditengah kemayoritasan tersebut kami justru tak berdaya.

Pasalnya, selama sekolah dasar kami tak pernah memperoleh pendidikan agama Islam. Padahal hampir 95% murid sekolah tersebut adalah anak-anak yang beragama Islam. Kenapa hal tersebut terjadi, karena ada perilaku diskriminatif dari yayasan dan guru di sekolah tersebut. Sekolah tempat kami belajar tersebut adalah Sekolah Dasar Katolik (SDK) Naga. Padahal sejak awal berdirinya pada tahun 1950-an, sekolah tersebut dinamakan sebagai Sekolah Rakyat (SR). Karena sekolah tersebut dibangun oleh seluruh rakyat Desa Matawae.

Namun dalam perjalanannya, sekolah ini berganti nama menjadi Sekolah Dasar Katolik (SDK) Naga yang dikelolah oleh Yayasan Sukma, sebuah yayasan milik Keuskupan Agung Manggarai. Proses kepemilikan sekolah oleh Yayasan Sukma tanpa sepengetahuan masyarakat, bahkan sampai hari ini belum ada penyerahan tanah sekolah oleh ulayat kepada yayasan sukma.

Praktis sejak berubah nama menjadi SDK, semua murid mendapatkan pelajaran agama Katolik untuk pelajaran agama. Pelajaran agama Islam pun sama sekali tidak diajarkan. Pernah ada orang tua murid yang mempersoalkan kebijakan tersebut, tapi tak pernah direspon oleh pihak sekolah. Bahkan soal ujian agama pada saat semester untuk murid beragama Islam di berikan soal agama Katolik.

Hal ini berlangsung sampai dengan datangnya reformasi ‘98. Semangat reformasi pun memberikan ruh baru bagi masyarakat untuk mendirikan Madrasah Ibtidaiyah. Sehingga pada tahun 2002 berdirilah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al. Ikhlas di Kampong Naga. Alhamdulillah sekarang anak-anak sudah fasih mengaji. Sementara pada masa kami sekolah, harus merantau ke Kota Bima-Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah tamat SDK, baru mendapatkan pelajaran agama Islam dan belajar mengaji.

Dengan cerita di atas saya mau mengatakan, problem intoleransi beragama di Indonesia adalah persoalan yang sebetulnya bersifat kasuistis di masing-masing daerah dan pelakunya tak hanya yang beragama Islam tapi juga dilakukan oleh kawan-kawan kristiani. Jadi, tidak bisa diklaim, bahwa di Indonesia terjadi intoleransi beragama dengan menyudutkan Islam sebagai pelaku tunggal.

FPI dan toleransi ngelunjak

Perihal tindakan Front Pembela Islam (FPI) yang melakukan kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah juga tak bisa dikatakan sebagai barometer intoleransi beragama secara menyeluruh di Indonesia. Sikap keras yang digunakan oleh FPI tak bisa dijadikan ukuran sebagai indikator intoleransi beragama di Indonesia.

Kita semua tahu FPI itu adalah kelompok kecil dalam Islam Indonesia.Dia bukan ormas, hanya sebuah forum. Jumlah umat Islam di Indonesia 187 juta orang (85% dari 220 juta), FPI belum tentu 1 % nya. Tapi kadang selalu menjadi alasan pihak asing. Jauh lebih besar ormas-ormas lain seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Al Irsyad, Dewan Dak’wah, al Irsyad Al Islamiyah, Al Ittihadiyah, Mathlaul Anwar,  Al Wasliyah, Hidayatullah dan masih banyak lagi.

Jadi solusinya sebetulnya sangat sederhana. Kawan-kawan yang minoritas harus ikhlas dan secara sadar belajar menerima bahwa pihak mayoritas memiliki privilege (hak-hak istimewa) dengan kemayoritasanya, dan prinsip ini berlaku secara universal.

Di negara-negara Barat yang saya sebutkan di atas tadi, juga memperlakukan hal yang sama terhadap umat Islam. Di mana umat Islam juga mengalami perlakuan tidak istimewa dibanding yang lain (yang mayoritas). Bahkan jauh lebih diskrimatif. Substansinya, tidak boleh ada pemaksaan kehendak.

Kasus yang terbaru adalah di mana Chris Christie, Gubernur New Jersey mengeluarkan peraturan  bahwa sah hukumnya polisi New York yang memata-matai kegiatan perdagangan, masjid, dan sekolah-sekolah umat Islam di New Jersey.

Akibatanya, agen polisi New York dan mata-mata mereka disebarkan di berbagai tempat termasuk di kafe-kafe umat Islam dan tempat kegiatan keagamaan untuk mengontrol aktivitas umat Islam. Di hampir semua Negara Eropa, diberlakan larangan menggunakan cadar (niqob) bagi Muslimah. Di China gereja (bahkan gereja rumahan) dibatasi dan dilarang. Sementara di tempat kita sebaliknya.

Di New York, masjid tak akan bisa berdiri tanpa persetujuan dari dewan pemgawas gereja. Apakah umat Islam di sana ribut? atau seperti LSM di sini yang cari muka dengan rajin membikin pernyataan bahwa bahsa Indonesia tidak toleran (padahal ujunganya, agar bantuan dana asing lancar dikirim?) 

Partai Nasional Inggris berkamapanye untuk penghentikan pembangunan sebuah masjid di Bletchley Park dengan alasan mencegah kolonisasi Islam berlanjut di Eropa. Tapi tak pernah terdengan umat Islam Inggris teriak-teriak atau mengadu ke Saudi.

Pertanyaannya, dengan contoh tadi, apakah pantas Barat mengajari kita tentang toleransi?

Untuk itu, mari kita secara sadar belajar bersikap toleran. Toleran dalam arti yang sesungguhnya adalah tidak memaksakan kehendak (agama) lain  terhadap (agama) kita.
Jika itu terus dilakukan dan terjadi, kata orang Jawa itulah yang disebut “ngelunjak”. Ngelunjak itu, “diberi hati, minta jantung.”*

Penulis adalah peminat masalah sosial keagamaan, berdomisili di Aceh

http://www.voa-islam.com/lintasberita/hidayatullah/2012/06/06/19389/toleransi-beragama-yang-ngelunjak/

Refleksi Gerakan Islam: Tuntutan Sinergis untuk Rumuskan Musuh Bersama

JAKARTA (VoA-Islam) - Hadits Rasulullah Saw menyatakan, bahwa umat Islam akan terbagi menjadi 73 golongan, dan yang selamat hanya satu. Hadits ini kemudian dijadikan alasan normatif, seolah umat Islam tidak dapat bersatu.

Menarik, membaca buku yang ditulis Ketua Umum Partai Bulan Bintang, MS. Ka’ban berjudul “Syariat Islam Sah Diterapkan di Indonesia: Solusi Problem Bangsa” , terutama dalam bab yang membahas “Konsolidasi Umat”.

Menurut Ka’ban, sebuah realita yang tak dipungkiri, betapa umat Islam Indonesia tidak mempunyai satu ritme gerakan untuk melaksanakan agenda umat melawan musuh bersama Islam.

Atau jangan-jangan musuh bersama (common enemy) itu tidak pernah terpikirkan oleh umat Islam, sehingga justru yang menjadi musuh adalah kelompok Islam lain.

“Sinergitas antar gerakan Islam tidak tampak dan yang muncul adalah egoisme kelompok, seolah hanya dengan kelompoknya sendiri seluruh persoalan umat Islam dapat dipecahkan,” ungkap Ka’ban.

Disamping gerakan Islam lemah dalam konsolidasi, lanjut Ka’ban, mereka juga lemah dalam menyusun strategi gerakan, sehingga tidak efektif dalam mengusung agenda Islam.

Gerakan Islam lebih tertarik membuat program yang bisa memperbesar anggota ketimbang program yang langsung menyentuh persoalan umat. Sehingga program pemberdayaan masyarakat, advokasi terhadap mereka yang tertindas atau membangun kekuatan ekonomi serta politik umat Islam menjadi terlupakan.

Gerakan Islam juga lebih cenderung hanya bisa membuat “kerumunan” ketimbang gerakan efektif yang langsung bisa menembak sasaran dengan tepat. Akibatnya, beberapa agenda gerakan Islam itu hanya efektif di tingkat isu, tetapi tidak terasa di tingkat aplikasi kongkritnya.

Marilah bertanya jujur, siapa yang mengendalikan negeri ini? Umat Islam kah, atau umat Islam hanya menjadi sekedar komoditi untuk diperjual-belikan. Dalam bidang politik, siapa yang berkuasa? Mereka memang beragama Islam, tetapi apakah mereka dengan serius melaksanakan agenda gerakan Islam?

Keadaan semakin diperparah, saat politik pecah belah dan adu domba dihembuskan Barat. Perpecahan itu, bahkan sampai di tingkat lokal dan akar rumput. Akibatnya, Umat Islam menjadi saling curiga antara satu kelompok dengan kelompok lain, sampai terjadi konflik yang berdarah-darah.

Perbedaan furuiyah, manhaj gerakan, manhaj dakwah dan tarbiyah dijadikan lahan subur untuk saling menafikan, bahkan mengkafirkan. Perbedaan ini kian terasa panas jika sudah memasuki wilayah politik.

“Disinilah pentingnya konsolidasi umat Islam agar kondisi umat Islam tidak semakin parah. Konsolidasi gerakan yang dimaksud adalah sinergitas antar gerakan Islam , walaupun masing-masing bergerak dengan cara dan strateginya sendiri. Sehingga diantara gerakan Islam bisa saling melengkapi dan menyempurnakan,” ungkap Ka’ban.

Menurutnya, konsolidasi pemahaman dilakukan melalui cara-cara silaturahim dialogis yang intensif antara gerakan Islam yang membahas tentang topik persoalan umat, bukan membahas perbedaan khilafiyah antar mereka.

Dari konsolidasi ini muncul rumusan tentang common enemy (musuh bersama) umat Islam yang dihadapi dengan terencana, sistemik, dan sinergis antar gerakan Islam. Dari konsolidasi ini pula akan terkikis saling curiga.

Ingat, dulu Masyumi tercatat dalam sejarah sebagai organisasi politik yang bisa menjadi tempat berteduh seluruh unsur umat Islam.

Tokoh-tokoh di dalamnya (Masyumi), seperti: Burhanuddin Harahap, Sjafrurrin Prawiranegara, Prawoto Mangkusasmito, Kasman Singo Dimedjo, Hamka, Muhammad Natsir dan sebagainya, berusaha menerjemahkan Islam ke dalam kerangka kekuasaan.

Dan mereka pernah mengagendakan penerapan Islam sebagai inti perjuangan mereka.Tapi itu sudah berlalu dan tergerus. Perjuangan mereka itu harus kita lanjutkan. Desastian

(http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/06/22/19595/refleksi-gerakan-islam-tuntutan-sinergis-untuk-rumuskan-musuh-bersama/)

Surabaya – KabarNet: Manajemen Toko HF milik warga keturunan di Jl Semarang, Surabaya telah memecat 30 karyawan, setelah sebelumnya para karyawan itu memprotes larangan menjalankan shalat Jum’at yang diterapkan perusahaan.

Para karyawan melalui Sekjen Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jatim Mahfun Zakaria telah mengadu ke Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. “Mereka melapor ke PWNU dan sekarang kami advokasi mereka ke Disnaker Surabaya,” kata Ketua PW Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Jatim H Moh Maruf Syah di Surabaya, Rabu (20/6/2012).

Bahkan, dikabarkan, pemecatan juga dilakukan terhadap karyawan toko non-Muslim yang ikut memperjuangkan shalat jumat melalui serangkaian unjuk rasa.

Dalam laporannya, SBK Jatim mencatat pelarangan Shalat Jumat itu sudah berlangsung lama melalui “Giliran Jadwal Jumat” yakni, jum’at pertama untuk sebelas karyawan, jumat kedua untuk sembilan karyawan, dan Jumat ketiga untuk sepuluh karyawan. Dengan hitungan seperti itu, seorang karyawan hanya mendapat jatah dua kali shalat jum’at dalam satu bulan.

“Untuk Jumat keempat akan kembali ke kelompok giliran pertama dan begitu seterusnya, sehingga seorang karyawan hanya dua kali Shalat Jumat dalam satu bulan, padahal seharusnya empat kali,” ucapnya.

Larangan itu menimbulkan gejolak, sehingga karyawan Muslim pun melanggar larangan itu, namun mereka justru dipecat, kemudian pengurus SBK di toko itu juga “di-polisi-kan” ke Polrestabes Surabaya. “Sekarang, kami sedang memproses laporan mereka ke Disnaker Kota Surabaya. Sampai hari ini, kami masih menunggu respons Disnaker Kota Surabaya untuk mempertemukan kami dengan pemilik toko guna berdialog,” tukasnya.

Ia menambahkan pihak perusahaan seharusnya memahami kewajiban shalat yang tidak dapat ditinggalkan, karena itu mekanisme “giliran shalat” itu juga salah dan tidak bisa dibenturkan dengan pilihan untuk shalat atau PHK.

Sebelumnya hal serupa juga terjadi di Majelis Pekanbaru, Riau (05/06/2012). Sebuah perusahaan melarang karyawannya shalat Jumat. Pelarangan ini telah dilaporkan ke MUI Pekanbaru oleh organisasi masyarakat yang ada di ibukota Riau itu.

Atas laporan ini, pihak MUI melakukan pengecekan langsung ke toko atau perusahaan yang dimaksud, yakni Toko Sony Elektronik yang berlokasi di Jalan Sudirman serta Toko Duta Elektronik di Jalan Soebrantas. Dari hasil penelusuran itu, ternyata faktanya sama dengan apa yang dilaporkan dan pihak toko telah melakukan pelanggaran hak dalam beragama. [KbrNet/Slm/Republika]